jump to navigation

Perencanaan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha Oktober 27, 2008

Posted by syairdunk in Edukasi.
trackback

DSC00001 Kita sering mendengar pertanyaan

seperti ini: “Apakah saya perlu mendirikan PT?”, “Saya mau pakai CV atau PT?”,

“Kalau saya berusaha melalui PT, apakah pajaknya menjadi rumit?”. Sebelum kita

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita perlu membahas

secara detail satu per satu dari status usaha tersebut. Hal yang perlu

diingatkan adalah pertimbangan pemilihan bentuk usaha yang digunakan tidak

boleh hanya karena aspek perpajakan semata, tetapi juga dari aspek bisnis dan

status hukum dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Secara umum,

masing-masing bentuk usaha memiliki keunggulan dan juga kelemahan.

Kita sering mendengar pertanyaan

seperti ini: “Apakah saya perlu mendirikan PT?”, “Saya mau pakai CV atau PT?”,

“Kalau saya berusaha melalui PT, apakah pajaknya menjadi rumit?”. Sebelum kita

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita perlu membahas

secara detail satu per satu dari status usaha tersebut. Hal yang perlu

diingatkan adalah pertimbangan pemilihan bentuk usaha yang digunakan tidak

boleh hanya karena aspek perpajakan semata, tetapi juga dari aspek bisnis dan

status hukum dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Secara umum,

masing-masing bentuk usaha memiliki keunggulan dan juga kelemahan.

 

BENTUK USAHA PT, CV ATAU PERORANGAN

Pilihan bentuk badan usaha yang

tersedia secara umum adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan

Kommanditer (CV) atau Perorangan (Pribadi).

1. Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT) menurut

undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya. Masing-masing pemegang saham (Pesero) tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan

tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah

diambilnya.

Pembagian dividen kepada pemegang

saham (pesero) tidak bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan, dikenakan

pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dan sebagai kredit pajak bagi pihak yang

dipotong (tidak final). Dengan demikian terdapat double taxation

 

2. Perseroan Kommanditer (CV).

Perseroan Kommmanditer (CV)

adalah suatu persekutuan dua orang/lebih sebagai persero pengusaha (aktif) dan

satu orang atau lebih sebagai pesero kommanditer (tidak aktif) untuk

menjalankan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Anggota perseroan kommanditer ada dua golongan :

Persero

Pengusaha atau pesero aktif/bekerja. Pesero ini selain menyerahkan modal

ke dalam perseroan, jika perseroan jatuh pailit atau bangkrut, pesero

pengusaha bertanggungjawab penuh atas seluruh harta-harta pribadinya

terhadap hutang-hutang perusahaan.

Persero

Kommanditer atau pesero diam. Pesero ini hanya menyerahkan modal ke

dalam perseroan dan tidak bertanggung jawab tentang jalannya perseroan.

Jika perseroan jatuh pailit/bangkrut, pesero ini hanya bertanggungjawab

sebesar modal penyertaannya.

Atas keuntungan CV dikenakan pajak

penghasilan badan dengan tarif pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan (sama dengan

PT). Pembagian keuntungan kepada pemegang saham (pesero) tidak bisa dibebankan

sebagai biaya CV, tidak dipotong PPh pasal 23 dan bagi yang menerima bukan

sebagai obyek pajak. Dengan kata lain, Pajak penghasilan hanya dikenakan pada

Perusahaan (Badan) saja dan tidak ada double taxation

 

3. Perorangan (Pribadi)

Usaha Perorangan adalah

perorangan (pribadi) yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk

memperoleh laba. Peorangan tersebut bertanggung jawab penuh atas jalannya

usaha. Jika usaha tersebut pailit atau bangkurt, perorang ini bertanggungjawab

penuh atas seluruh harta-harta pribadinya terhadap hutang-hutang usahanya. Ini

adalah bentuk usaha yang paling sederhana dan tidak perlu pembuatan akte

pendirian.

Dalam menghitung besarnya pajak

penghasilan, usaha perorangan wajib melakukan pembukuan atau hanya melakukanpencatatan dengan Norma Penghitungan jika peredaran brutonya kurang dari Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

 

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa pajak bukanlah satu-satunya alasan dalam pemilihan bentuk

usaha, namun pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat memberikan penghematan pajak.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: